Wednesday, October 20SATULAMAHOLOT.COM

Portal Aduan ASN, Siapa Saja Bisa Melaporkan

Johny G. Plate, Menkominfo RI saat berkunjung ke Lembata sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, beberapa waktu lalu (Foto: Ist)

Pemerintah menyediakan fasilitas pengaduan ASN yang memenuhi kriteria bernuansa Radikalisme Negatif yang meliputi Intoleran, anti-pancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah menyediakan sebuah portal pengaduan terhadap pelanggaran oleh ASN. Siapa saja dipersilahkan untuk melaporkan jika menemukan ada ASN yang memenuhi kriteria melanggar dengan memosting, menyebarkan, menciptakan konten, aplikasi mobile maupun software yang intoleran, anti-Pancasila, anti NKRI dan menyebabkan disintegrasi bangsa.

Bertempat di Grand Sahid Hotel, Jakarta, kemarin, sebanyak 11 kementerian dan lembaga meluncurkan portal bernama aduanasn.id yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengadukan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyimpang. Kesebelas kementerian dan lembaga itu adalah KemenPAN-RB, Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenag, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenkum HAM, BIN, BNPT, BPIP, BKN.

Dalam sambutannya, Menkominfo Johny G. Plate mengatakan, “Kami berharap platform digital ini dapat digunakan dengan konten-konten yang bermanfaat, untuk menjadi tempat aduan yang didukung dengan fakta data dan realita, semuanya disediakan hanya satu kepentingan yaitu kenyamanan bagi keseluruhan portal besar ASN dan bagi peningkatan key perfomance indikator bagi seluruh ASN,” kata Johnny dalam sambutannya.

Lantas bagaimana cara melaporkan ASN yang terindikasi terpapar paham radikalisme?

Lewat situs aduanasn.id siapapun bisa melaporkan ASN yang diduga bertindak radikal. Tapi status yang bersangkutan harus sudah terdaftar terlebih dahulu di sistem kanal tersebut.

Sekretaris KemenPAN-RB, Dwi Wahyu Atmaji, mengatakan bahwa ASN yang dilaporkan akan diberi kesempatan untuk membela diri, kendati satuan tugas telah dibekali informasi dan data-data yang utuh dari BNPT untuk mengkonfrontir pihak yang diadukan.

“Ya kita ada mekanisme membela diri sehingga tidak semata-mata langsung diberi sanksi.”

“Jadi tugas BNPT karena punya banyak informasi mendalam tentang kegiatan-kegiatan radikalisme. Paling tidak BNPT bisa kita minta kroscek data-data yang ada, jadi kalau kita terima laporan kita cek ke BIN atau BNPT,” jelasnya.

Jika nantinya ASN terlapor terbukti melakukan tindakan radikalisme, kata Dwi Wahyu, maka ia akan dijatuhi sanksi mulai dari ringan sampai berat yakni dikeluarkan.

“Kalau nyata-nyata menentang Pancasila sudah pasti sanksi berat, harus dikeluarkan dari ASN, karena ASN harus menjadi penegak Pancasila.” (SL_02)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *