Wednesday, October 20SATULAMAHOLOT.COM

Ferdinand Lamak: “Anda Tahu Berapa Rerata Konsumsi BBM per hari di Lembata?”

Ferdinand Lamak, Chairman Center for Urban Development and Studies (CUDES), Jakarta

Jika Anda hendak mencari sebuah spot untuk mendapatkan pemandangan antrian BBM dalam ukuran hingga beberapa kilometer, datanglah ke Lembata. Ini telah terjadi sejak lama, bahkan sejak sebelum masa kepemimpinan Eliaser Yentji Sunur, bupati dua periode yang mulai menjabat sejak 2011 ini.

Saking berlarutnya persoalan ini, wajar jika publik di Lembata frustrasi karena selama belasan tahun ini tidak satupun orang yang berhasil memberikan solusi atas masalah BBM ini, baik pemerintah maupun DPRD Kabupaten Lembata sekian periode kemarin hingga hari ini.

Satulamaholot.com mewawancarai Ferdinand Lamak, wartawan ekonomi dan bisnis senior, juga Chairman Center for Urban Development Studies (CUDES)-Jakarta terkait hal ini yang disampaikannya kepada reporter Satulamaholot.com, Mario K. di Jakarta. Berikut nukilannya…

Apa yang Anda ketahui tentang masalah BBM di Lembata yang sejak dahulu hingga sekarang, tidak pernah bisa diatasi?

Ya, Lembata itu dahulu kan sebuah pulau yang masuk di dalam wilayah Kabupaten Flores Timur. Sama seperti di Adonara yang punya agen penjual BBM yakni Baba Bungko, di Lembata juga ada H. Amir Ratuloli. Dimasa lalu, di Lembata, sentra pengisian BBM itu di dekat pelabuhan sana, lalu kemudian bergeser ke sini lebih dekat ke Rayuan Kelapa, dekat pekuburan situ. Akhirnya, dibangunlah APMS dengan bentuk seperti SPBU di Lamahora yang hari ini kita saksikan menjadi pos utama antrian BBM di Lembata. Kota berkembang, kecamatan-kecamatan bahkan desa berkembang, tetapi entah bagaimana langkah antisipatif pemerintah sehingga kondisi pemenuhan kebutuhan BBM di Lembata menjadi sedemikian parah begini.

Apa yang Anda maksudkan dengan kota berkembang, kecamatan dan desa berkembang namun tidak ada langkah antisipatif itu?

Anda tahu, teori populasi dari Thomas Robert Malthus sekitar 1798? Nah di Lembata, realita yang terjadi adalah pertumbuhan kebutuhan BBM menurut deret ukur, sementara peningkatan suplai BBM menurut deret hitung. Tanya kenapa? Karena tidak ada langkah antisipatif yang terukur dari otoritas yang mengurus ini.

Hitung saja, berapa banyak jumlah kendaraan baik roda dua, empat atau enam pada 15 tahun lalu. Lantas Polres Lembata bisa mengeluarkan data, berapa banyak pertambahan kendaraan pribadi dan angkutan umum dalam setahun yang beroperasi di Lembata. Belum lagi kendaraan proyek pemerintahan, ditambah lagi dengan mulai terkosentrasinya anggaran pembangunan desa di setiap desa yang tentu saja berefek pada tingkat konsumsi BBM dari desa itu.

Apakah semua ini bisa dihitung? Ya, bisa! Kalau semua bisa dihitung maka publik juga bisa tahu, apalagi pemerintah sendiri, amankah pasokan BBM dari Larantuka ke Lewoleba jika tingkat kebutuhan di Lembata seperti angka hitung-hitungan itu?

Bagaimana Anda melihat upaya pemerintah dari periode sebelumnya hingga periode ini untuk mengatasi persoalan BBM ini?

Ya saya teringat Jobber. Itu proyek gagal yang harusnya bisa dimanfaatkan entah dengan swakelola oleh Pemda Lembata, atau dibereskan status hukumnya lalu diserahkan kepada BUMD untuk dimanfaatkan, tetapi kita tahu bahwa sejak 15 tahun lalu Pak Ande Manuk sudah berpikir tentang persoalan BBM di Lembata, kabupaten satu pulau ini. Lupakan Jobber dan mari fokus pada kondisi hari ini.

Kehadiran dua SPBU di Lembata baru-baru ini pun sebetulnya patut kita apresiasi. Kita bersyukur bahwa Pak Yance Sunur berhasil membangun dua SPBU baru. Sayangnya, setelah SPBU dibangun barulah kita kanga-ranga soal pasokan BBM. Ini kan sama dengan orang yang berbuat dulu, baru berpikir belakangan.

Informasi yang saya dapatkan dari Maumere dan Larantuka, kapasitas pasokan BBM dari Pertamina Maumere selalu disesuaikan dengan loading order dari Lembata. Artinya tidak ada pembatasan, dan pihak syahbandar Larantuka sebagai pemilik loading port pun tidak membatasi jika kapasitas angkut moda transportasinya layak dengan kapasitas itu. 30 ribu liter per hari ya atau setara dengan 30 kilo liter.

Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah benar moda pengangkut itu maksimal mengangkut 30 kilo liter itu? Jika tidak, mengapa? Jika iya, apakah seluruh BBM sebanyak 30 kilo liter itu didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat? Jika, tidak lantas kemana larinya sisa BBM yang tidak didistribusikan ini?

Kembali ke soal kapasitas 30.000 liter atau 30 kilo liter itu, apakah Pemkab Lembata pernah melakukan kajian tentang maksimal kebutuhan BBM per hari di Lembata? Apakah angka segitu masih aman? Jika iya, mengapa terjadi antrian panjang dan munculnya banyak pedagang eceran dengan harga jual BBM selangit?

Dari perdebatan antara publik di media sosial, DPRD dan Pemerintah soal ini, saya belum menemukan estimasi akurat dari Pemerintah tentang rata-rata total kebutuhan BBM per hari di seluruh Lembata. Padahal itu bottom line-nya untuk bisa mengatakan, pasokan BBM ke Lembata itu equal sesuai kebutuhan, oversuplly atau undersupply.

Nah, jika undersupply atau pasokannya kurang maka segera carikan jalan keluarnya untuk mengatasi kekurangan pasokan itu, karena Pertamina sudah confirm bahwa tidak pernah membatasi pasokan kan?

Kembali lagi ke pertanyaan saya diatas, “Anda tahu secara akurat berapa rerata konsumsi BBM per hari di Lembata?” Ini yang harus dijawab dulu oleh pemerintah dan DPRD Kabupaten Lembata, bicara lebih maju untuk mendiagnosa soalnya dimana, lalu solusinya seperti apa.

Pemkab Lembata menduga, ada penimbunan BBM karena menurut mereka pasokan BBM per hari dari Pertamina itu 30 kilo liter, namun keterangan dari pihak terkait dalam hal ini PT Hikam selaku APMS – agen premium miyak dan solar di Lembata, bahwa pasokan BBM ke Lembata per hari hanya 20.000 liter atau 20 kilo liter. Tanggapan Anda?

Nah, berarti ada yang tidak sinkron kan? Antara keterangan 30 kilo liter dari pertamina itu dengan 20 kilo liter dari PT Hikam kan? Saya tanyakan kembali ke Anda, seberapa sulit bagi Anda untuk bisa membuktikan mana yang benar, mana yang salah dari dua keterangan diatas?

Menurut Anda?

Hehehe, kalau saya jadi bupati Lembata, gampang saja. Panggil transporternya, panggil APMS, cek semua dokumen pengangkutan dan pendistribusian untuk tahu, berapa yang dimuat dan berapa yang didistribusikan ke masyarakat. Jika ini belum cukup, datanglah ke syahbandar di Larantuka dan Pertamina di Maumere untuk cross check, mana yang benar, 20 kilo liter atau 30 kilo liter yang diangkut ke Lembata.

Dengan begini, tuduhan penimbunan ini menjadi berdasar. Jangan sampai kita belum cross check, tetapi terlalu dini melempar bola liar dengan mengatakan bahwa ada penimbunan BBM. Jika ada penimbun, buktikan dong.

Untuk dijual secara eceran dengan harga tinggi, begitu menurut keterangan pemerintah sebagaimana dugaan mereka diatas

Sekali lagi kalau saya jadi bupatinya, itu bisa menjadi asumsi awal saya. Saya akan minta staf saya untuk mengecek sendiri data tentang pasokan diatas, dan jika benar pasokan sesungguhnya adalah 30 kilo liter dan transporter benar mengangkut sejumlah itu, maka saya akan cek bukti ke APMS, apakah benar dia hanya mendistribusikan 20 kilo seperti dikatakan itu. Jika APMS benar, maka saya tidak akan mengatakan ke publik bahwa ada penimbunan BBM karena maling akan buru-buru sembunyi kuku dan saya akan sulit membuktikan dan mengungkap penimbunan ini. Saya akan koordinasi dengan kepolisian untuk melakukan investigasi untuk mengungkap, kemana larinya 10 kilo liter itu.

Saya sendiri tidak tahu, apa dasar dugaan soal penimbunan BBM diatas, tetapi yang saya saksikan dan temukan di lapangan dalam investigasi kecil-kecilan di Lewoleba dan beberapa desa di Nagawutun, Wulandoni dan Atadei, para pengecer BBM ini menjual bensin eceran yang mereka antri di APMS berjam-jam itu, dengan kendaraan mereka. Mereka antri, beli isi di tangki mobil atau motor, lalu pulang ke rumah, disedot dan dimasukan kedalam botol untuk dijual.

Jadi jika hendak mengeluarkan konklusi yang sifatnya mengarah pada tindakan melanggar hukum oleh pihak lain, hendaknya berrdasarkan data dan informasi yang akurat.

“Dasar hukumnya jelas, UU Migas terutama pasal 55 UU No. 21 tahun 2001”

Beberapa anggota DPRD Lembata memberikan solusi antara lain, meminta Pertamina mengoptimalkan kapasitas angkut, memanfaatan dermaga Jobber atau dermaga Hukung setelah dilengkapi fasilitas tambahan sesuai standar Pertamina, memanfaatkan juga kapal pengangkut BBM untuk PLN. Ada juga yang mengusulkan agar Pemkab mendatangkan BBM Industri namun disalurkan oleh Perusahaan Daerah Purin Lewo sebagai solusi jangka pendek.

Kembali ke pertanyaan utama diatas. Tahukah kita, berapa jumlah BBM ideal yang dibutuhkan oleh masyarakat Lembata per hari? Apakah dengan kapasitas pasokan saat ini seharusnya sudah mencukupi? Itu dulu, sehingga kita tidak membangun solusi yang juga akan memakan anggaran, tanpa dasar kwantitatif yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika benar, kebutuhan lebih tinggi dari jumlah pasokan, barulah kita beranjak pada langkah berikut. Bagaimana menambah pasokan? Apakah perlu menambahkan armada transporter baru agar kapasitas angkut pun ditambah setelah Pertamina Maumere pun oke untuk menaikkan kapasitas pasokan ke Lembata? Kalau sekadar menambah satu armada lagi, rasanya tidak perlu ribut dulu soal pelabuhan mana yang mau dipakai karena untuk melengkapi fasilitas pelabuhan sesuai standar Pertamina pun tentu butuh aggaran, proyek lagi untuk bangun dan pengadaan ini dan itu. Jika terpaksa, menurut saya pelabuhan Jobber bisa kan dilengkapi dengan fasilitas untuk pendaratan BBM?

Kalau soal BBM industri yang dikelola oleh PD Purin Lewo, saya mendengar usul itu datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Secara jangka pendek, baik-baik saja. Tetapi, bukankah jika menaikkan kuota Pertalite, Dexlite atau Pertamax, maka kapasitas untuk Premium dan Solar pun akan menyusut jika hanya dengan jumlah armada transporter yang sama?

Kalau soal BUMD, jujur saja referensi komparatif saya tentang BUMD baik di Kabupaten/Kota maupun Propinsi cukup banyak dan untuk dapat diterapkan di kabupaten seperti Lembata maupun Flores Timur, saya sudah memiliki blueprint tentang bagaimana jika hendak membangun sebuah BUMD dengan model bisnis yang tepat dan berjalan sebagaimana sebuah perseroan pada umumnya. Saran saya, jangan gerakkan BUMD hanya untuk sebuah solusi jangka pendek. BUMD harus dibangun dengan sebuah grand strategy yang obyektif, terukur dan berpijak pada prinsip maximum partnership, bukan self financing dari APBD.

Beberapa waktu lalu, Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur mengeluarkan pernyataan, ia membantah bila telah terjadi kelangkaan BBM di Lembata. Bagaimana menurut Anda?

Oh ya, itu saya ingat betul. Di Pos Kupang saya membaca seperti ini pernyataan itu, “Antrian yang terjadi selama ini di APMS dan SPBU bukan karena kelangkaan BBM. Namun pihaknya masih mencari tahu penyebab dari antrian ini.”

Menurut saya, pernyataan ini bisa muncul karena mungkin sedang terburu-buru memberikan statement. Ketika sinyalamen kelangkaan itu dibantah, rupanya belum siap dengan dasar bantahan itu, hahaha. Itu yang sama seperti saya katakan diatas, buat dulu baru mikir belakangan. Bisa jadi karena yang bersangkutan terlalu bersemangat.

Mestinya ketika kita membantah sesuatu, argumentasi untuk mendukung bantahan kita itu sudah dipersiapkan dan dipastikan valid. Kalau dasar dari bantahan beliau diatas, kan masih harus dicari tahu dulu kan?

Saya bisa memahami, dari diksi ‘kelangkaan’ itu kan berarti kebutuhan lebih tinggi dari permintaan. Indikatornya, antrian panjang disebuah tempat. Akibatnya, harga jual produk itu lebih tinggi dari harga jual sesungguhnya. Nah menurut Anda, dari dua indikator ini apakah bisa menjawab benar atau tidak terjadi kelangkaan BBM di Lembata?

Hahaha…jelas pak. Lantas bagaimana soal penertiban pedagang eceran BBM di Lewoleba dan sekitarnya oleh Satpol PP Kabupaten Lembata?

Kejadian seperti ini kan sudah dilakukan sejak 2012, tidak berapa lama setelah Pak Yance dan Pak Viktor Mado dilantik, ketika itu. Bahkan dulu itu lebih heroik karena yang turun ke lapangan itu tidak hanya Pol PP, tetapi juga aparat TNI/Polri juga memback-up.

Legal standingnya jelas, UU Migas terutama pasal 55 UU No. 21 tahun 2001 itu menyebutkan, orang yang menjual bensin secara ilegal akan dihukum dan hukumannya pun tak tanggung-tanggung, bisa berupa denda sebesar Rp 6 miliar dan kurungan selama enam tahun.

Hanya saja, penerapannya tidak konsisten. Jika aturan ini ditegakkan, harus jalan terus dan berkesinambungan. Jangan sampai bulan ini ditertibkan, tahun depan baru tertibkan lagi seperti orang yang baru saja tersadar dan terbangun dari mimpi kan? Tidak sulit kan mendeteksi penjualan bensin eceran ini? Setiap hari pun Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati serta anggota DPRD Lembata dan para penegak hukum itu, ketika berangkat menuju kantor pun pasti menyaksikan di sisi kiri-kanan jalan, ada penjual bensin eceran. Kan jadi lucu jika sekian lama dibiarkan, baru sekarang mulai ditertibkan lagi. Come on, aturan kalau mau ditegakkan jangan pagi tahu, sore tempe begitulah.

Jadi sudah benar, langkah Pemda menertibkan pedagang eceran BBM ini dengan catatan, jangan pernah kendor?

Jika kemampuan kita hanya sebatas itu ya, silahkan lakukan dengan catatan konsisten dan jangan musiman. Ini soal wibawa hukum dan aturan dan jika Pemkab Lembata memilih untuk menegakkannya, jangan setengah-setengah.

Oh ya, artinya artinya ada solusi lain jika ada kemampuan untuk menghadirkan solusi itu?

Ada dan sangat bisa diterapkan. Tinggal mau atau tidak pemerintah dan DPRD untuk melakukan itu. Artinya, keberadaan pengecer pun tidak diberangus, melainkan dilegalkan, tetapi kepentingan publik tentang arga BBM yang tidak menjulang tinggi pun tetap menjadi prioritas utama. Caranya bagaimana? Saya yakin, orang-orang cerdas di Pemkab Lembata dapat mencari tahu itu, dan mudah-mudahan bisa diterapkan. (Marlo KR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *