Wednesday, October 20SATULAMAHOLOT.COM

SaveLembata: Ini Sebabnya DPRD Seperti Tidak Berdaya Hadapi Pemda Lembata!

Alexander Take Ofong: Kita harus pahami, kemana arah dari pemerintah. (Foto: Istimewa)

Regulasi tentang kedudukan eksekutif dan legislatif senantiasa dinamis. Kerap berubah-ubah. Pada level yang berbeda, pun relasi keduanya tidak selalu sama. DPR dan pemerintah di pusat, berbeda dengan di propinsi dan di kabupaten/kota.

SATULAMAHOLOT.COM – SaveLembata Initiative, sebuah gerakan moral yang diperkenalkan oleh media ini, pada 29 Juni 2020 memulai seri diskusi virtual yang dinamakan #SaveLembata Zoominar Series. Diskusi perdana ini mengangkat tema tentang Superioritas Eksekutif vs 3 Fungsi Legislatif dan Realitas di Lembata.

Diskusi ini dipandu langsung oleh inisiator dari SaveLembata Initiative, Ferdinandus DA Lamak yang juga seorang jurnalis senior asal Lembata di Jakarta. Sejumlah narasumber dihadirkan antara lain, Alexander Take Ofong, Anggota DPRD Propinsi NTT, Anton Leumara dan Pieter Bala Wukak dari DPRD Kabupaten Lembata dan Peneliti Formappi Lucius Karus.

Alex Ofong: Banyak hal yang kita juga gregetan melihatnya!

Alex Ofong dalam pemaparannya mengatakan, jika melihat sejumlah perubahan dalam regulasi terkait tema diskusi itu hingga yang terakhir UU No.23 Tahun 2014, terlihat bahwa tata hubungan kelembagaan antara keduanya sangat dinamis. Dalam regulasi-regulasi sebelumnya, kewenangan legislatif sangat besar.

“Pada UU No.75, peran eksekutif sangat besar. DPRD itu hanya cap stempel. Perubahan radikal pada UU No.22 Tahun 1999 yang menempatkan DPRD sangat kuat, superioritasnya ada di DPR/DPRD yang menimbulkan goncangan dimana-mana. Ancaman pemberhentian kepala daerah terjadi dimana-mana. Makanya diubah lagi dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang menempatkan kesejajaran antara DPRD dan pemerintah. Namun UU ini pun dirasakan tidak cukup ideal hingga lahir UU No. 23 Tahun 2014 yang oleh Mendagri disebutkan bahwa antara eksekutif dan legislatif itu adalah satu kamar, layaknya suami isteri, katanya,” papar politisi Partai Nasdem ini.

Bagi Ofong, sekalipun regulasi terakhir mengatur demikian, namun untuk menjalankan fungsi-fungsi legislatif terhadap eksekutif, para anggota legislatif harus memiliki kiat tersendiri baik pribadi, fraksi maupun partai politik untuk menjaga posisi tawarnya terhadap eksekutif.

“Kalau Lembata hari ini, jika teman-teman mengatakan bahwa ada superioritas eksekutif dari legislatif, maka bisa juga benar. Karena ada banyak hal yang kita juga gregetan juga melihatnya. Kenapa ini koq tidak diawasi, kenapa ini dibiarkan saja.”

Politisi yang juga pernah menjadi anggota DPRD Kota Kupang ini mengatakan, dari pengalamannya, tuntutan regulasi yang menempatkan posisi eksekutif dan legislatif dalam kemitraan ini dapat dijalankan dengan tetap mengandalkan kepiawaian para wakil rakyat baik melalui fraksi maupun alat kelengkapan DPRD.

“Kita harus pahami, kemana arah dari pemerintah. Bagaimana RPJMD, visi misi daerah ini kemana. Kita harus betul-betul memahami itu. Seperti sekarang, NTT Bangkit! Saya sebagai Ketua Fraksi Nasdem di DPRD Propinsi, saya mengawal sungguh ini. Melobi fraksi-fraksi walaupun kritikan-kritikan juga selalu ada. Tetapi kita membuat agar posisi DPRD sebagai lembaga pun meningkat, lebih berwibawa, bermartabat. Sehingga pemerintah juga mau tidak mau harus mendengarkan kita, tetapi ingat pemerintah juga manusia sehingga kritikan-kritikan itu harus punya etikanya dan bagaimanapun juga kita harus menyodorkan solusi-solusi dari kritikan-kritikan yang kita sampaikan itu,” paparnya.

Ofong juga memberikan catatan bahwa dalam praktiknya terkadang ada anggota DPRD juga cenderung menampilkan dirinya asal berbeda dari yang lain. Menurut dia, egoisme seperti ini tidak boleh ada karena tidak akan berarti apa-apa untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Orang harus bisa mengalah, karena lobi, diskusi-diskusi informal, perkawanan, pertemanan, persahabatan, itu harus dibangun. Jangan asal beda sendiri,” tegas Ofong.

Anton Leumara: Kita juga kebingungan, karena dalam pengawasan ini kita tidak kantongi dokumen apapun.

Anggota DPRD Kab. Lembata dari Partai Demokrat Anton Leumara mengatakan, ruang komunikasi dan koordinasi yang baik antara legislatif dan ekskutif itu seharusnya ada, jika ingin membangun kemitraan sejati antara kedua lembaga itu. Ia berandai-andai, jika tiga fungsi legislatif itu dapat dijalankan dengan baik dalam pola kemitraan itu, maka mestinya Lembata pada hari ini tidak melahirkan banyak persoalan seperti yang mencuat ke publik.

“Tahun 2019, dalam pembahasan APBD Tahun 2020, memang terjadi perdebatan cukup alot sampai pada persetujuan DPRD itu dilalui dengan sebuah catatan sejarah dari DPRD Kabupaten Lembata dimana ada tiga fraksi menerima, satu fraksi menerima dengan catatan dan tiga fraksi menolak. Kami di Pansus Tatib mengharapkan agar pembahasan anggaran dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya dimana RKA itu dibahas di komisi, bukan rapat konsultasi seperti sekarang ini. Dalam RKA itu kita bahas sampai detail-detail. Tetapi kali ini karena pendasaran hukum yang berbeda, akhirnya kewenangan ini dibatasi. Semua pembahasan anggaran itu tidak dibahas di komisi, tetapi di Banggar. Nah, karena ini maka kita kewalahan juga. Ruang untuk pembahasan sangat tertutup, pemerintah menggunakan istilah “semua sudah dirumahkan.'”

Selain pada hal anggaran atau budgeting, Anton juga mengeluhkan soal lemahnya pengawasan dari DPRD Lembata karena tidak adanya dokumen-dokumen pegangan mereka untuk dapat melakukan pengawasan seperti DPA dan kontrak.

“Nah, ini berdampak pada pengawasan yang tidak bisa kami lakukan sebagaimana mestinya karena kita tidak tahu isi perut dari APBD. Kita juga kebingungan, karena dalam pengawasan ini kita tidak kantongi dokumen apapun. DPA pun kita tidak miliki, dokumen kontrak pun sama. Minimal dokumen-dokumen itu kita miliki agar kita bisa lakukan pengawasan dengan baik.”

Anton juga mengeluhkan, hampir semua rekomendasi dari DPRD hampir tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Jadinya, terkesan pemerintah jalan sendiri, DPRD jalan sendiri.

“Bahwa ada banyak hal positif hasil dari pembangunan ini, iya! Tetapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa ada banyak hal yang harus diselesaikan.”

Pieter Bala Wukak: Banyak hal dari undang undang kita yang perlu direvisi

Anggota DPRD Lembata dari Partai Golkar ini menegaskan, berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini, DPRD adalah bagian dari pemerintah daerah. Definisi ini membuat posisi DPRD pun menjadi tidak jelas, apakah jantan atau betina.

Pieter menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, bukan pengawasan hukum. Menurut dia, ada kencenderungan-kecenderungan yang menginginkan DPRD itu menjadi semacam penegak hukum. Padahal DPRD adalah lembaga politik, sementara jika ada pelanggaran maka itu menjadi domain dari aparat penegak hukum.

“Dari hasil konsultasi di propinsi, terutama dalam aturan mengenai MD3, legislatif itu ada di DPR RI sementara kita di bawah ini dianggap sebagai pemerintah daerah. Banyak hal dari undang undang kita yang perlu direvisi karena ada pelemahan dari undang-undang.”

Tentang rekomendasi dari DPRD kepada pemerintah, Pieter mengatakan bahwa jika hanya sebatas rekomendasi maka tingkat kekuatannya menjadi sangat lemah. Dan hal tersebut terjadi karena regulasi mengaturnya.

“Apalagi kalau kita bicara dalam situasi Covid 19 ini, ruang DPRD menjadi sangat terbatas dan memang dominasi eksekutif sangat terlihat karena kondisi negara sedang dalam keadaan darurat.”

Pieter mengakui bahwa regulasi sekarang harus diakui banyak melemahkan posisi DPRD dihadapan pemerintah. Bahkan cenderung menempatkan DPRD sebagai subordinat dari pemerintah daerah.

Lucius Karus: Keruwetan tata kelola pemerintahan di negara ini, ya sumbernya partai politik

Peneliti senior Formappi Lucius Karus mengatakan, regulasi tentang DPRD memang menjadi tidak jelas. Dan ia mengatakan, sekalipun hal ini berulangkali disampaikan di DPR RI, tetapi tampaknya tidak cukup untuk bisa membuat DPR merevisinya. Dia menilai, alasan utama karena pembahasan UU MD3 selalu mepet dan sangat terbatas sehingga harapan terjadinya revisi itu selalu tidak terpenuhi.

“Peran partai politik juga sangat sentral dalam mempengaruhi kinerja DPRD dan pemerintah daerah. Saya kira dalam banyak hal, tata kelola pemerintahan kita ini maju mundur tidak jelas, karena partai politik. Partai politik sepertinya tidak mau semuanya ini menjadi jelas, karena jika semua menjadi jelas maka ruang untuk bermain ini menjadi sempit.”

Menurut Karus, banyak sekali masalah yang muncul di DPR pusat maupun di didaerah adalah cerminan dari tata kelola partai politik. Ruang untuk berbicara mewakili rakyat di daerah pun menjadi sangat terbatas, karena nasibnya dia sangat ditentukan oleh elit partai politik.

“Pertanggungjawaban politik anggota DPR baik di daerah maupun di pusat, itu lebih kepada partai politik, bukan kepada rakyat. Yang punya hak mencabut jabatan sebagai anggota legislatif itu bukan rakyat, tetapi oleh partai politik. Jadi saya kira kalau bicara soal keruwetan tata kelola pemerintahan di negara ini, ya sumbernya partai politik.”

Lucius yang lebih banyak menyoroti soal peran partai politik ini, mengatakan bahwa sekalipun regulasi banyak membatasi peran dan fungsi DPRD, jika atas nama kepentingan rakyat, seorang anggota DPRD wajib memperjuangkannya.

“Saya kira yang belum kelihatan adalah bagaimana seorang anggota DPRD bertindak melampaui Undang Undang, kalau yang diperjuangkan adalah kepentingan rakyat.”

Diskusi ini diwarnai dengan diskusi yang cukup alot dari para peserta zoominar ini. (Marlo KR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *