Tuesday, December 7SATULAMAHOLOT.COM

Mengungkap Fakta Kasus Magang ke Jepang oleh Pemda dan LPK Dharma Bali

Kadis Naker Flores Timur berbaju biru bersama para peserta magang (Foto: Istimewa)

Oleh: Theodorus Wungubelen, orang tua salah satu peserta magang

Tergiur oleh angin sorga Perjanjian Kerja Sama antara Bupati Flotim dan pihak LPK Dharma Bali, tentang pelaksanaan kerja sama magang bagi orang muda Foltim, maka sebagai salah satu orang tua dari anak yang menjadi korban, beberapa fakta perlu diutarakan agar menjadi pengetahuan publik untuk dipertimbangkan bila masih ada iming-iming program sejenis.

Berawal dari info yang beredar di awal tahun 2018, dan setelah mendapat konfirmasi dari Dinas Tenaga Kerja Flotim serta saudara RSN yang mewakili pihak LPK Dharma Bali, saya mengijinkan anak saya untuk mengikuti program dimaksud. Sekali lagi karena ada keterlibatan Pemda Flotim, maka ijin itu saya berikan.

Dari hasil seleksi baik fisik maupun administrasi, anak saya kemudian dinyatakan lolos untuk di berangkatkan ke Bali bersama 16 peserta perempuan yang lain di bulan Juli tahun 2018.

Bahwa sebelum peserta berangkat, oknum RSN meminta orang tua untuk membuka pinjaman di Bank BRI Unit Pasar Baru, sebesar Rp21 juta, dan diberikan kepada LPK Dharma. Sementara itu sebagai informasi, untuk peserta tahun 2019 diarahkan untuk membuka pinjaman di bank lain di Larantuka.

Informasi peserta terima dari oknum RSN bahwa, setiba di Bali mereka akan di kursus bahasa Jepang 3 bulan dan mengikuti tes formalitas, lalu di berangkatkan ke Jepang, dipekerjakan pada perusahan-perusahaan Jepang dengan gaji antatara Rp7 juta sampai Rp15 juta, sambil kuliah pada universitas-universitas di Jepang.

Setiba di Bali hanya 15 peserta dari Flotim bergabung bersama peserta dari Bali yang tentu lebih siap mengikuti tes ke Jepang. Hasilnya dari 15 peserta asal Flotim hanya 1yang lolos bersama mayoritas peserta Bali.

Kenapa hanya 15 dari 17 peserta asal Flotim yang mengikuti tes ke Jepang, karn anak saya dan satu peserta yang lain, dinyatakan belum cukup umur.

Inilah awal membuat saya kecewa dan sempat marah, kalau belum cukup umur kenapa diberangkatkan ke Bali? Lalu kenapa tidak di pulangkan? Semua ini kami ketahui dari anak, tidak ada komunikasi tentang perkembangan keberangkatan atau kehidupan mereka di Bali dari LPK Dharma.

Belum jelas nasib anak-anak ini, malah pada bulan September 2018 Pemda dan oknum RSN mengirim lagi 37 peserta ke Bali. Sehingga total peserta thn 2018 adalah 51 peserta.

Tiba-tiba melalui anak, orang tua diinfokan bahwa mereka mau diberangkatkan ke Taiwan. Sebagai orang tua kami tidak bisa berdaya menghadapi obsesi besar anak-anak yang terlanjur terbuai untuk berbakti kepada orang tua mengembalikan pinjaman.

Namun kemudian, hanya beberapa yang sempat diberangkatkan ke Taiwan, dan yang lain termasuk anak saya mau diberangkatkan ke Turki. Sebagai org tua saya sudah marah sekali dan meminta anak saya pulang. Turki dan Taiwan tentu bukan negara tujuan sesuai Perjanjian kerja sama, karena satu-satunya negara tujuan adalah Jepang.

Sy tetap bersikeras anak saya harus pulang, namun anak saya tetap meyakinkan saya untuk mengijinkan dia ke Turki. Kemudian baru saya tahu kalau anak saya bersikeras tetap mau ke Turki karena terbebani hutang pada bank.

Kami juga baru tahu kalau anak saya bersama peserta yang gagal ke Jepang maupun Taiwan di mobilisir ke salah satu Bank di Bali untuk mengajukan kredit di Bank tersebut. Ini kami ketahui setelah anak saya tiba kembali ke Larantuka 1 Agustus 2020, untuk mendaftar di salah satu universitas di Kupang.

Lebih parah lagi, ternyata berdasarkan informasi dari anak-anak yang juga telah mengambil keputusan pulang dari Bali, bahwa tujuan ke Turki di pekerjakan sbgi waitres sesuai dokumen tertulis yang sempat di dokumentasikan oleh salah satu pesrta pada saat penandatanganan dokumen dimaksud menggunakan handphone.

Waitres adalah istilah untuk pekerja perempuan yang berprofesi sebagai pelayan pada bar, pub, atau restoran. Waitres adalah profesi jasa pelayanan.

Waitres adalah pekerjaan yang halal, baik, tetapi beresiko karena rawan terjerembab ke kehidupan malam yang tidak terkendali. Apalagi anak-anak yang dari “kampung” tiba-tiba dimasukan ke dunia hiburan seperti ini di negara sekelas Turki yang budayanya sangat berbeda dengan kehidupan orang Lamaholot.

Ternyata rencana keberangkatan ke Turki juga peserta tidak diberangkatkan oleh LPK Dharma tapi malah di alihkan ke salah satu PT yang bergerak di urusan PJTKI yang beralamat di Bali.

Celakanya anak-anak mau diberangkatkan ke Turki sebagai buruh migran, bukan sebagai peserta magang. Semakin aneh, dokumen khususnya surat pernyataan persetujuan orang tua untuk mengijinkan anak ke Turki, oknum siapa yang tanda tangan?

Fakta yang lain bahwa, peserta awalnya diinapkan di Asrama STIKOM Bali, tetapi kemudian dipindahkan ke sebuah Ruko di Jalan Mahendradata, tanpa memisahkan jenis kelamin peserta, hanya satu kamar mandi dan toilet, sampai kepada mencuci piring juga dalam kamar mandi dan atap dalam keadaan bocor bila hujan.

Fakta-fakta ini ditutupi oleh anak-anak selama di Bali hanya karena takut membebani orang tua, sementara oknum RSN maupun pemerintah daerah dalam hal ini pihak Dinas Nakertrans tidak pernah memberikan informasi apapun.

Tentang biaya hidup yg diungkap oleh saudara RSN, berdasarkan pengakuan anak-anak, posisi sekarang , mereka diberikan uang makan/ hari hanya 20 ribu rupiah atau / minggu 140.000.

Bayangkan Rp20 ribu beli makanan apa? Air untuk minum saja tidak bisa kalau hanya Rp20 ribu. Belum lagi soal fasilitas kamar dan tempat tidur, beralaskan kasur bekas dan tipis di lantai.

Bhwa dalam pertemuan dengan Bupati Flores Timur pada 17 Juli 2020, yang di hadiri oleh Kadis Naker, Saudara RSN, para orang tua juga tidak mendapatkan solusi yang ril. Saya juga hadir tapi tidak bisa bicara terlalu banyak memprotes karena dapat pesan dari anak bahwa “Bapa jangan omong terlalu banyak ingat torang di sini Bali.” Undangan bahwa ada pertemuan ini juga kami diinfokan oleh anak.

Dalam pertemuan tersebut juga saya sempat mengingatkan Bupati bahwa masalah ini bisa berdampak hukum baik materil, apalagi inmateril terkait masa depan anak.

Paling penting di pertemuan tersebut juga Bupati menerima videocall langsung dari peserta baik di Bali maupun yang sudah beradi di Taiwan.
Dari materi komunikasi yang terdengar, baik peserta di Bali maupun di Taiwan mengeluh bahkan memprotes. Yang saya ingat peserta dari Taiwan meminta Bupati untuk menanggulangi hutang kuliah mereka di Taiwan, dan juga menggambarkan bahwa mereka di Taiwan seolah buruh panggilan, bila ada yang membutuhkan tenaga mereka maka,
mereka di panggil untuk membantu.

Saya juga telah memprotes keras ke Kadis Naker terkait pernyataan saya dalam berita acara yang telah ditanda tangani, bahwa ada materi pernyataan saya di tambah-tambah. Tentang aktifitas perkulihan merek yang diinformasikan di STIKOM BALI juga ternyata tidak jelas sebagaimana perkulihan normal adanya.

Untuk itu saya berharap oknum RSN untuk bertobat dan tidak mengiming-imingi keberangkatan setelah selesai Covid. Peserta ini kan di berangkatkan ke Bali jauh sebelum Covid terjadi.

Para orang tua juga tidak terpengaruh dengan janji saudara RSN bahwa peserta akan di berangkatkan setelah pemerintah Bali membuka penerbangan ke dan dari luar negeri pada bulan September mendatang. RSN bukan otorisator yang menetukan September semua sudah normal. Statusnya di LPK Dharma juga tidak jelas.

Perlu diketahui bahwa, dokumen Perjanjian Kesepakatan tidak pernah diberikan ke orang tua, segala biaya juga ditanggung oleh pihak Pemda dan dan LPK baik keberangkatan dan kepulangan dari Jepang. Dan harus diingat anak-anak direkrut untuk program magang sebagai implementasi Misi I RPJMD Selamatkan Orang Muda Flores Timur, bukan sebagai TKI.

Yang saya beberkan ini adalah keadaan peserta tahun 2018, tidak termasuk puluhan peserta gelombang 2 tahun 2019.

Yang jelas ada biaya yang keluar dari kas daerah terkait program ini, tapi itu sebatas biaya perjalanan dinas para pejabat yang beberapa kali ke Bali menemui anak-anak sekedar jual tampang.*

1 Comment

  • Hans Lamak

    Saat ada program Selamatkan Anak Muda dengan mengirim generasi muda mudi magang sambil kuliah ke Luar Negeri yang saat itu disebutkan 2 negara tujuan, Taiwan dan Jepang, saya secara pribadi mengapresiasi langkah ” berani” itu, tapi juga diliputi pesimistis mengingat proses perekrutan dgn melalui tahapan2 persiapan, pembekalan yang sangat begitu minim. Dan “angin surga” menyelamatkan generasi muda itu nampaknya negitu PD saat muncul seseorang anak lewo RSN yang membonceng STIKOM BALI untuk bersedia memberi kursus finishingnya di Bali terutama Bahasa sebelum ke Negara tujuan. Soal utysan administrasi ttg keuangan saya tidak singgung, tapi rasa pesimis saya itu lantaran kita begitu berani menjemput tawaran itu sementara anak2 muda kitsla “punya ability apa” , baik dunia kerja, budaya dan bahasa negara yg dituju. Sementara kita di Flotim tidak punya LPK yg menggembleng para pencari kerja untuk siap kerja ke luar negeri. Pesimistis saya ini terbukti dengan cerita anak didik saya yg lolos tahap pertama ke Taiwan yang tidak serta merta kerja dan magang tapi disuruh kursus bahasa mandarin. Kebetulan anak itu menjadi ketua rombongan karena dia bisa komunikasi dan mengerti Bahasa Inggris. Dengan kejadian ini yang membelot dari rencana awal, yg mengakibatkan proses pengiriman gelombang ke 2 sisa dari 2018 dan 3 kiriman 2019 yg juga ada anak didik saya, saya pantau dan mendapat khabar bahwa mereka dipending dulu keberangkatannya mengingat betapa minim nya perserta menguasai bahasa asing negara yg dituju. Maklum aja, dasar Bahasa Mandarin dan Jepang mereka tidak miliki/ tidak dapat selama SMA kecuali yg satu lolos ke Jepang karena dari SMK Lamaholot Witihama yg ada bhs Jepangnya (sang gurunya yg ngajar di situ saya kenal). Ketertundaan dibetangkatkan mereka itu menyebabkan “lontang lantung: nasib mereka di Bali sebagaimana cerita di atas. Ini menandakan ada sikap ” keberatan dan kecewa” dari negara penerima orang muda Flotim lantaran minimnya pengetahuan dunia kerja dan bahasa mereka. Itu terbukti dhn lolosnya hanya 1 dari Flotim dan selebihnya dari Bali yg sudah tentu punya pengetahuan dasar Mandarin atau Jepang selama masa sekolah mereka plus masa kursus mereka, yg membuat mereka yg dari Bali siap untuk masuk dunia kerja. Mereka yang dari Bali sudah tahu mekanisme perekrutan tenaga kerja ke LN, sehingga tanpa bantuan pemerintah mereka secara pribadi mengikuti berbagai kursus/ magang di LPK LPK yg ada di Bali. Sebenarnya kasus ini tidak muncul kalau kita paham mekanismenya secara jeli. Karena proses ke LN tidak berbeda dengan persuapan seorang dosen atau mahasiswa yg kuliah di LN harus ikut kursus intensif di PT di kota yg ditinjuk untuk mendapat syarat TOEFL agar secepatnya ke kuliah. Begitu juga para pastor atau romo yg studi lanjut ke Eropa atau USA harus kursus bahasa Inggris di Philipina misalnya, padahal pastor atau romo itu sdh sedikit fasih berbaha Inggris. Salah satu peserta dalam rombongan 2019 pernah naikan status di FB bahwa dia siap ke Taiwan setelah ikut pembekalan bersama tim dari STIKOM Bali beberapa lama di Larantuka. Saya langsung respon, ” ade… tidak segampang itu… kamu pasti tertahan di Bali, karena sisa gelonbang 2018 masih ” terdampar” di Bali setelah kakak kelasmu yg sempat lolos ke Taiwan, terpaksa harus dikursuskan bhs Mandarin. Dan ternyata si anak itu selalu meramaikan statusnya di FB selama dalam.penampungan di Bali yg belum tahu kapan dia dan teman2 diberangkatkan.
    Nah kalo sydah begini… siapakah yang patit bertanggungjawab atas nasib mereka?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *